Hal tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng tersebut hanya untuk masyarakat kalangan bawah dan tidak dapat dibeli dalam jumlah yang banyak.
“Minyakita kenapa kita patok Rp14 ribu dan tidak boleh dijual dalam jumlah yang besar? Karena memang kita harapkan itu yang membeli hanya masyarakat bawah. Dan stoknya sangat banyak, saya cek di semua pasar itu ada semua,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (MAY/UN)
