Untuk tahun 2023, Pemkab Mamuju harus menyiapkan anggaran kurang lebih Rp100 miliar untuk menggaji ASN PPPK.
Sutinah mengatakan keputusan ini merupakan pilihan sulit, karena harus memilih antara membangun infrastruktur jalan atau mengangkat PPPK guru. “Saya memilih mengangkat PPPK guru, sebab saya peduli pada pendidikan anak-anak kita dan regenerasi sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju.
“Saya tidak akan selamanya jadi bupati, begitu juga pejabat-pejabat seperti kepala dinas, dan lainnya. Anak-anak kita yang akan menggantikan itu. Kalau mereka kekurangan tenaga guru, bagaimana mungkin mereka akan mampu mengemban beban regenerasi dengan baik,” ucapnya. (*)
