Bahas Efisiensi Anggaran, Plh Sekprov Herdin Ismail Rapat Bersama Sekda Se-Sulbar

Pelaksana harian (Plh) Sekprov Sulbar, Herdin Ismail.

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pelaksana harian (Plh) Sekprov Sulbar, Herdin Ismail memimpin rapat virtual bersama Sekretaris Daerah se-Sulbar di ruang kerjanya, Selasa 8 April 2025.

Ikut mendampingi Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar lainnya.

“Jadi rapat virtual hari ini ada beberapa agenda yang coba kita bicarakan bersama, pertama tentang progres hasil efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025, kami mau tahu secara bersama sekaligus mencarikan solusi kenapa laporannya belum tuntas sampai ke Provinsi,” kata Herdin Ismail

BACA JUGA:  Mengabdi untuk Negeri, Polda Sulbar Memupuk Patriotisme di Hari Kesadaran Nasional

Ia menambahkan, dalam rapat bersama ini seluruh Pemkab sudah berkomitmen akan menyelesaikan laporannya ke tingkat provinsi.

“Rencananya hari Jumat 11 April 2025 paling lambat semuanya sudah rampung. Pemkab akan melaporkan ke tingkat provinsi,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, dibahas juga terkait menyamakan frekuensi tentang pelaksanaan beberapa regulasi, salah satu contohnya perencanaan merger beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten.

BACA JUGA:  Pemprov Sulbar Pantau Kembali Posko Bersama Forkopimda Antisipasi Arus Balik Mudik

“Makanya dalam forum tadi saya sarankan, supaya kita dalam satu frekuensi kalau merger OPD di kabupaten tidak ada salahnya jika sama dengan provinsi,” ungkapnya.

Selain itu, membahas bahwa dalam mutasi pergeseran pejabat itu tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan baik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun ketentuan yang masih berlaku di Mendagri.

BACA JUGA:  Kapolresta Mamuju Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk Optimalkan Pelaksanaan Operasi Ketupat Marano 2025

“Begitupun pelaksanaan pemerintahan secara berjenjang. Kita sudah sepakat tadi bahwa Sulbar ini bisa maju dan sejahterah kalau kita bisa satu frekuensi antara Pemprov maupun Pemkab,” ujarnya.

Dia berharap jika semuanya bisa satu frekuensi tentu capaiannya bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(rls)