Pemprov Sulbar Alokasikan Rp300 Miliar untuk Dorong Pembangunan di Enam Kabupaten

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka saat mengahiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 29 April 2025. --ist--

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk mendukung pembangunan di enam kabupaten pada tahun 2026.

Alokasi tersebut diumumkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (29/4).

Musrenbang dipimpin langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan dihadiri para bupati, wakil bupati, pimpinan Forkopimda, kepala OPD, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Suhardi menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang realistis dan berbasis data.

BACA JUGA:  Forum OPD, Bupati Mamuju Tegaskan Penyusunan Program Harus Sesuai Visi-Misi

“Perencanaan yang baik akan menghasilkan capaian yang baik. Sebaliknya, jika tanpa dasar pemikiran yang kuat, maka hanya jadi angan-angan,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar kini melibatkan secara aktif para bupati dalam proses perencanaan agar program prioritas di tingkat kabupaten selaras dengan visi dan misi provinsi.

“Kita sudah mulai dari Rakornis yang dihadiri enam bupati, usulan prioritas sudah kami terima dan diolah oleh tim Bapperida,” jelasnya.

Terkait alokasi Rp300 miliar tersebut, masing-masing kabupaten akan menerima Rp50 miliar. Namun, realisasi anggaran ini tetap bergantung pada kelancaran transfer dana dari pemerintah pusat.

BACA JUGA:  Jasa Raharja Sulbar Apresiasi Dirlantas atas Suksesnya Pengamanan Lalu Lintas Lebaran 2025

“Kalau transfer pusat normal, program ini jalan. Kalau tidak, visi kita juga ikut terganggu,” tambah mantan Bupati Mamuju itu.

Gubernur juga menyoroti ketergantungan fiskal Sulbar terhadap pusat, di mana 72 persen APBD masih berasal dari dana transfer, sementara PAD baru berkontribusi 27 persen.

Dalam Musrenbang ini, pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting menjadi agenda prioritas. Saat ini, angka kemiskinan di Sulbar mencapai 10,71 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

BACA JUGA:  Mengabdi untuk Negeri, Polda Sulbar Memupuk Patriotisme di Hari Kesadaran Nasional

Gubernur menargetkan penurunan satu persen per tahun, yang akan didukung melalui gerakan terpadu di bawah koordinasi Wakil Gubernur.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, turut menyampaikan aspirasi masyarakat dari hasil reses untuk diselaraskan dalam dokumen perencanaan.

Sementara itu, para bupati memaparkan program prioritas masing-masing kabupaten, mendukung visi Pemprov “Sulbar Maju dan Sejahtera”. (rls/*)